DEFINISI KEKUASAAN
Kelompok 5 (Semangka)
1. Amylia
Arifin
( 10513806 )
2. Dicky
Noviandi
R (
12513423 )
3. Hendra
Setiawan
( 14513020 )
4. Ikhasan
Zakaria
( 14513257 )
5. Widya
Djaati
( 19513267 )
A. Latar
belakang
Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang
atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,
2003). Studi tentang kekuasaan dan pengaruhnya sangat penting untuk dipahami
bagaimana organisasi melakukan aktivitasnya. Sangat memungkinkan untuk
melibatkan kekuasaaan (power) dalam setiap interaksi dan hubungan sosial pada
organisasi. Orang cenderung untuk mempengaruhi individu lain dan organisasi
dalam setiap tindakan atau perilakunya dengan melakukan social
influence dan tindakan (Greenberg & Baron, 2000).
Menurut
Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964) Adanya kekuasaan cenderung
tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan
pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela karena terpaksa.
Kekuasaan lambat laun diidentifikasikan dengan orang yang memegangnya.
Contohnya, dalam masyarakat Indonesia terdapat pada masyarakat-masyarakat hokum
adat (misalnya desa) yang letaknya terpencil, dimana semua kekuasaan
pemerintahan, ekonomi, dan sosial dipercayakan kepada para kepala masyarakat
hokum adat tersebut untuk seumur hidup. Karean luasnya kekuasaan dan besarnya
kekuasaan yang menyeluruh dari masyarakat hukum adat kepada kepalanya,
pengertian kekuasaan dan pengertian orang yang memegangnya lebur menjadi satu.
Gejala lain dalam masyarakat yang memegangnya lebur menjadi satu. Gejala lain
dalam masyarakat yang memegangnya lebur menjadi satu. Gejala lain dalam
masyarakat yang kecil dan bersahaja tadi adalah tidak adanya perbedaan yang
jelas antara kekuasaan ( yang tidak resmi ) dengan wewenang yang resmi (
dalam Soekanto, 1992).
Sebaliknya
didalam masyarakat yang besar dan rumit, dimana terlihat berbagai sifat dan
tujuan hidup golongan yang berbeda-beda dan kepentingan yang tidak selalu
sama satu dengan lainnya, kekuasaan biasanya terbagi pada beberapa golongan.
Oleh karena itu, terdapat perbedaan dan pemisahan teoritis dan nyata tentang
kekuasaan politik, militer, ekonomi, dan agama dan seterusnya. Kekuasaan yang
terbagi itu tampak dengan jelas di dalam masyarakat yang menganut dan
melaksanakan demokrasi secara luas ( dalam Soekanto, 1992).
Kekuasaan
merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir
dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut
dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal
dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik
sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan
mengendalikan urusan masyarakat.
Penyalahgunaan
kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik
menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk
mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam
politik bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada dalam
organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya
pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan anggota
organisasi terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta
kenyamanan dalam kehidupan.
1. Definisi
Kekuasaan
Kekuasaan
mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Kekuasaan
seringkali disamakan dengan konsep politik, bahkan banyak yang beranggapan
bahwa kekuasaan adalah politik. Begitu pentingnya peranan kekuasaan dalam
masyarakat baik yang masih saja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya menyebabkan
munculnya penilaian baik atau buruknya harus diukur dengan kegunaannya untuk
mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat.
Kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat oleh sebab
tidak merata itulah munculnya makna yang pokok dari kekuasaan itulah merupakan
kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh
itu rela atau karena terpaksa (Soejono Soekamto, 2007:227).
Menurut
Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok untuk
menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannnya sendiri dengan sekaligus
menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau
golongan-golongan tertentu.
2. Sumber-sumber
Kekuasaan Menurut French dan Raven
French
dan Raven (dalam Sarlito, 2005), menyusun sebuah kategorisasi sumber kekuasaan
ditinjau dari hubungan anggota (target) dan pemimpin (agent):
a) Kekuasaan
Imbalan atau Ganjaran (Insentif Power)
Kemampuan
seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain (pengikutnya) karena
kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan
legitimasi. Jika seseorang memandang bahwa imbalan, baik imbalan ekstrinsik
maupun imbalan intrinsik, yang ditawarkan seseorang atau organisasi yang
mungkin sekali akan diterimanya, mereka akan tanggap terhadap perintah.
Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik
memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh.
b) Kekuasaan
Paksaan (Coercive Power)
Kekuasaan
imbalan seringkali dilawankan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk
menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak
menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian hukuman kepada seseorang
dimaksudkan juga untuk memodifikasi perilaku, menghukum perilaku yang tidak
baik atau merugikan organisasi dengan maksud agar berubah menjadi perilaku yang
bermanfaat. Para manajer menggunakan kekuasaan jenis ini agar para pengikutnya
patuh pada perintah karena takut pada konsekuensi tidak menyenangkan yang
mungkin akan diterimanya. Jenis hukuman dapat berupa pembatalan pemberikan
konsekuensi tindakan yang menyenangkan, misalnya pembatalan promosi, pembatalan
bonus, maupun pelaksanaan hukuman seperti skors, PHK, potong gaji, teguran di
muka umum, dan sebagainya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak
sampingan yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman
adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan
atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasi.
c) Kekuasaan
Resmi ( Legitimate Power )
Kemampuan
seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang
tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih
rendah. Dalam teori, orang yang mempunyai kedudukan sederajat dalam organisasi,
misalnya sesama manajer, mempunyai kekuasaan legitimasi yang sederajat pula.
Kesuksesan penggunaan kekuasaan legitimasi ini sangat dipengaruhi oleh bakat
seseorang mengembangkan seni aplikasi kekuasaan tersebut. Kekuasaan legitimasi
sangat serupa dengan wewenang. Selain seni pemegang kekuasaan, para bawahan
memainkan peranan penting dalam pelaksanaan penggunaan legitimasi. Jika bawahan
memandang penggunaan kekuasaan tersebut sah, artinya sesuai dengan hak-hak yang
melekat, mereka akan patuh. Tetapi jika dipandang penggunaan kekuasaan tersebut
tldak sah, mereka mungkin sekali akan membangkang. Batas-batas kekuasaan ini
akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan dan sistem nilai yang berlaku
dalam organisasi yang bersangkutan
d) Kekuasaan
Keahlian ( Expert Power )
Seseorang
mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi.
Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian yang lain
dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Semakin sulit
mencari pengganti orang yang bersangkutan, semakin besar kekuasaan yang
dimiliki. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan
legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi,
karena posisi yang didudukinya. Contohnya ; Pasien – pasien dirumah
sakit menganggap dokter sebagai pemimpin atau panutan karena dokterlah uang
dianggap paling ahli untuk menyembuhkan penyakit
e) Kekuasaan
Rujukan ( Referent Power )
Banyak
individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena
gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang
bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma ;
misalnya seorang manajer ahli, penyanyi, politikus, olahragawan; dikagumi
karena karakteristiknya. Pemimpin karismatik bukan hanya percaya pada keyakinan
– keyakinannya sendiri (factor atribusi), melainkan juga merasa bahwa ia
mempunyai tujuan-tujuan luhur abadi yang supernatural ( lebih jauh dari alam
nyata ). Para pengikutnya, di sisi lain, tidak hanya percaya dan menghargai
sang pemimpin, tetapi juga mengidolakan dan memujanya sebagai manusia atau pahlawan
yang berkekuatan gaib atau tokoh spiritual (faktor konsekuensi). Jadi, pemimpin
kharismatik berfungsi sebagai katalisator dari psikodinamika yang terjadi dalam
diri para pengikutnya seperti dalam proses proyeksi, represi, dan regresi yang
pada gilirannya semakin dikuatkan dalam proses kebersamaan dalam kelompok.
Dalam masa puncaknya, Bung Karno misalnya; diberi gelar paduka yang mulia,
Panglima Besar ABRI, Presiden seumur hidup, petani agung, pramuka agung, dan
berbagai gelar yang lainnya.
B. Kesimpulan
Kekuasaan
merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir
dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut
dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan
kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik
DAFTAR
PUSTAKA:
Soekanto,
Soerjono. 1982., Sosiologi sebagai Suatu Pengantar. Raja
Grafindo Persada : Jakarta
Sarwono,
Sarlito Wirawan. 2005. Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi
Terapan. Jakarta: Balai Pustaka.
Weber,
Max. 1972. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen: Mohr Siebeck
Indriani,
Santi. 2010, “Hukum dan Kekuasaan dalam Implementasinya”.Volume 3, No. 6,https://jodfisipunbara.files.wordpress.com/2012/05/11-santi-oke-hal-81-89.pdf,Desember
2010.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar